Perbaikan Citra Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perbaikan citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menjadi prioritas Farouk Mappaselling Betta, setelah ditetapkan sebagai ketua dalam rapat paripurna, kemarin. Penetapan dilakukan melalui SK No 1/DPRD/I/2012 tentang Penggantian dan Penetapan Calon Ketua DPRD, untuk sisa masa jabatan periode 2009–2014. Farouk diusulkan Partai Golkar mengisi posisi ketua DPRD setelah meninggalnya Adnan Machmud, dengan Surat No 20/PG-SS/I/2012.
“Ini kan baru penetapan, masih ada proses pelantikan lagi. Akan tetapi, ketua nanti bertanggung jawab terhadap citra lembaga DPRD ini secara keseluruhan. Image yang terbangun di masyarakat saat ini perlu diperbaiki,” ungkapnya kepada media seusai rapat paripurna, kemarin.
Sekadar diketahui, setelah meninggalnya Adnan Machmud dan posisi ketua DPRD yang menjadi hak Golkar lowong hingga empat bulan lebih, kisruh dan ketidaksepahaman antarpimpinan DPRD kerap terjadi. Kisruh tersebut mulai penentuan pelaksana tugas (plt) ketua hingga polemik tentang permintaan mobil dinas.
Hingga terakhir adalah kisruh penolakan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Wakil Ketua Busrah Abdullah. Penolakan dilakukan karena merasa posisi Busrah yang saat itu menjabat sebagai plt dilangkahi wakil ketua lainnya, yakni Haidar Majid. Bahkan, ketegangan di antara keduanya hingga kini belum juga cair.
Dengan berbagai kisruh internal tersebut, di samping kegiatan- kegiatan DPRD dan penggunaan anggaran yang kerap jadi sorotan,membuat citra DPRD menjadi lebih buruk dari sebelumnya. “Yang terjadi antarpimpinan saat ini hanya persoalan komunikasi. Ke depan kami akan saling mengingatkan perlunya antarpimpinan menjaga harmonisasi hubungan agar kerja-kerja di Dewan ini tidak terganggu. Citra DPRD yang tetap bekerja untuk rakyat juga terjaga,” papar dia yang juga sekretaris Golkar Makassar itu.
Disinggung terkait seringnya terjadi tumpang tindih kerja antarkomisi di DPRD,dia menyebutkan, pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh agar sinergis antara komisi- komisi dan fraksi-fraksi tetap terjaga. Farouk menegaskan, tugas pimpinan adalah menjembatani komunikasi politik dan kepentingan semuanya.
“Sifat pimpinan di DPRD itu kan kolektif kolegial, keputusan itu dibicarakan bersama. Dengan begitu,tanggung jawab memperbaiki kinerja juga menjadi tanggung jawab bersama. Kalau selama ini dianggap tidak baik, harus diperbaiki. Semua ada mekanismenya,” tandasnya.
Anggota Fraksi Golkar Haris Yasin Limpo menyebutkan, penetapan ketua DPRD diharapkan bisa menghentikan semua tudingan yang mengarah ke partai berlambang beringin tersebut. Dia mengatakan, Golkar selalu dituding sebagai pihak yang menyebabkan dan bertanggung jawab atas banyaknya kisruh di lingkungan DPRD, termasuk kisruh antarpimpinan.
“Ini kan baru penetapan, masih ada proses pelantikan lagi. Akan tetapi, ketua nanti bertanggung jawab terhadap citra lembaga DPRD ini secara keseluruhan. Image yang terbangun di masyarakat saat ini perlu diperbaiki,” ungkapnya kepada media seusai rapat paripurna, kemarin.
Sekadar diketahui, setelah meninggalnya Adnan Machmud dan posisi ketua DPRD yang menjadi hak Golkar lowong hingga empat bulan lebih, kisruh dan ketidaksepahaman antarpimpinan DPRD kerap terjadi. Kisruh tersebut mulai penentuan pelaksana tugas (plt) ketua hingga polemik tentang permintaan mobil dinas.
Hingga terakhir adalah kisruh penolakan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Wakil Ketua Busrah Abdullah. Penolakan dilakukan karena merasa posisi Busrah yang saat itu menjabat sebagai plt dilangkahi wakil ketua lainnya, yakni Haidar Majid. Bahkan, ketegangan di antara keduanya hingga kini belum juga cair.
Dengan berbagai kisruh internal tersebut, di samping kegiatan- kegiatan DPRD dan penggunaan anggaran yang kerap jadi sorotan,membuat citra DPRD menjadi lebih buruk dari sebelumnya. “Yang terjadi antarpimpinan saat ini hanya persoalan komunikasi. Ke depan kami akan saling mengingatkan perlunya antarpimpinan menjaga harmonisasi hubungan agar kerja-kerja di Dewan ini tidak terganggu. Citra DPRD yang tetap bekerja untuk rakyat juga terjaga,” papar dia yang juga sekretaris Golkar Makassar itu.
Disinggung terkait seringnya terjadi tumpang tindih kerja antarkomisi di DPRD,dia menyebutkan, pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh agar sinergis antara komisi- komisi dan fraksi-fraksi tetap terjaga. Farouk menegaskan, tugas pimpinan adalah menjembatani komunikasi politik dan kepentingan semuanya.
“Sifat pimpinan di DPRD itu kan kolektif kolegial, keputusan itu dibicarakan bersama. Dengan begitu,tanggung jawab memperbaiki kinerja juga menjadi tanggung jawab bersama. Kalau selama ini dianggap tidak baik, harus diperbaiki. Semua ada mekanismenya,” tandasnya.
Anggota Fraksi Golkar Haris Yasin Limpo menyebutkan, penetapan ketua DPRD diharapkan bisa menghentikan semua tudingan yang mengarah ke partai berlambang beringin tersebut. Dia mengatakan, Golkar selalu dituding sebagai pihak yang menyebabkan dan bertanggung jawab atas banyaknya kisruh di lingkungan DPRD, termasuk kisruh antarpimpinan.